Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur) (Lucyani Prastecia Mangopang)
Submitted by: ,
On: Feb 29, 2016 @ 3:03 AM
IP: 125.160.64.214
- Judul artikel eJournal: Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Pengarang (nama mhs): Lucyani Prastecia Mangopang
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Lucyani Prastecia Mangopang, Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur), di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdullah Karim, M.S selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.
Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal. Dimana untuk mekanisme pengalokasian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sudah sesuai dengan peraturan sedangkan untuk target dan realisasi dana bagi hasil untuk tahun 2012-2014 bersifat fluktuatif, dana alokasi umum selalu stabil dan mencapai target pada tahun 2012-2014, serta dana alokasi khusus pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2012-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana perimbangan yakni Penyaluran Dana Bagi Hasil sumberdaya alam seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana hingga dua bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam, dan Masih ada komponen Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tidak dialokasikan kedaerah. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi Kebijakan, Dana Perimbangan
- NIM: 1202015192
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
- Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. H. Abdullah Karim, M.S & Dr. Santi Rande
- Nama eJournal: eJournal Ilmu Administrasi Negara
- Volume: 4
- Nomor: 1
- Tahun: 2016
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): E-Journal fix (02-29-16-03-03-43).docx (46 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): E-Journal lucy (02-29-16-03-03-43).pdf (312 kB)
