IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SAMARINDA (Bayu Puspogoro)
Submitted by: ,
On: Feb 27, 2017 @ 4:08 AM
IP: 180.246.136.51
- Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SAMARINDA
- Pengarang (nama mhs): Bayu Puspogoro
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Pemerintah Kota Samarinda untuk menertibkan dan menanggulangi permasalahan Pekerja Seks komersial (PSK) diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial, meskipun peraturan telah diterbitkan tetapi peraturan belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda dan faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kasi Penyelidikan, informan pendukung adalah Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Samarinda, informan lain yaitu PSK yang menjajakan diri di kawasan Citra Niaga yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa program penertiban PSK masih kurang optimal karena pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi akibat bocornya informasi pelaksanaan razia. Koordinasi dalam penertiban masih kurang optimal, dikarenakan masih adanya pihak yang membocorkan pelaksanaan razia. Pemantauan sudah cukup optimal, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda. Penanggulangan PSK masih kurang optimal karena masih banyaknya PSK yang ada di kawasan yang bukan lokalisasi. Faktor penghambat adalah kurangnya kerjasama di dalam tim atau pihak terkait yang menyebabkan PSK mengetahui waktu penertiban di kawasan bukan lokalisasi dan masih kurang optimalnya pembinaan dalam bidang keagamaan dan keterampilan sehingga mereka kembali menjadi PSK. Sehingga disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda yaitu masih kurang optimal.
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, Penertiban, Penanggulangan, PSK.
- NIM: 1202015154
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
- Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si Drs. H. Massad Hatuwe, M.Si
- Nama eJournal: eJournal Ilmu Administrasi Negara
- Volume: 5
- Nomor: 1
- Tahun: 2017
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): JURNAL (02-27-17-04-08-56).doc (106 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): JURNAL (02-27-17-04-08-56).pdf (131 kB)
