PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D) KOTA SAMARINDA (Nur Hidayah)
Submitted by: ,
On: Sep 1, 2020 @ 3:31 PM
IP: 114.125.212.129
- Judul artikel eJournal: PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D) KOTA SAMARINDA
- Pengarang (nama mhs): Nur Hidayah
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Proses Kenaiakan Pangkat PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan serta faktor penghambat Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Proses Kenaikan Pangkat PNS di BKP2D Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat PNS di BKP2D Kota Samarinda disini yaitu mengenai akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat PNS. Akuntabilitas hukum yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda berupa kepatuhan atas hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akuntabilitas proses yang dilakukan BKP2D Kota Samarinda yaitu melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP kenaikan pangkat. Akuntabilitas program yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda yaitu dengan menjalankan setiap program yang telah dibuat yaitu program kenaikan pangkat secara online. Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dimasa depan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan Akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat yang diberikan cukup baik tetapi proses kenaikan pangkat belum berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menghambat diantarnya dalam proses kenaikan pangkat BKN Regional VIII Banjarmasin masih meminta berkas fisik sedangan BKP2D Kota Samarinda sudah berbasis online, masih ada beberapa PNS dilingkup pemerintahan Kota Samarinda kurangnya pemahaman dalam penggunaan SIMPEG client. Saat mengakses database PNS di SIMPEG client yang mengikuti usul kenaikan pangkat terkadang mengalami gangguan jaringan internet sehingga menyebabkan mengakses database PNS usul kenaikan pangkat terhambat.
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Akuntabilitas, Proses Kenaikan Pangkat.
- NIM: 1302015225
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2013
- Program Studi: Administrasi Negara
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, Dr. Enos Paselle, M.AP
- Nama eJournal: eJournal Administrasi Negara
- Volume: 8
- Nomor: 3
- Tahun: 2020
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): 01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (09-01-20-03-31-46).doc (125 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (09-01-20-03-31-46).pdf (777 kB)
