PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA (La Ada)
Submitted by: ,
On: Dec 21, 2015 @ 2:36 AM
IP: 36.82.229.151
- Judul artikel eJournal: PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA
- Pengarang (nama mhs): La Ada
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): La Ada, 2015, Penerapan Prinsip prinsip Good governance oleh Aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Bimbingan Bapak Drs.H.Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Dini Zulfiani, S.Sos,. M.Si selaku dosen pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan prinsip prinsip Good governance oleh Aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Di Kantor Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan prinsip prinsip Good governance.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Fokus penelitian Penerapan prinsip prinsip Good governance dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah Transparansi, Akuntabilitas, Profesionalisme, Berkeadilan dan Faktor faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip Good governance. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Kantor Kecamatan Samarinda Utara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.
Kesimpulan dari penilitian Penerapan prinsip prinsip Good governance oleh Aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah dalam menjalankan tugasnya kurang baik. Dilihat Keterbukaan informasi, masyarakat menilai mendapat informasi yang cukup jelas namun kadang terjadi kurangnya koordinasi komunikasi diantara pegawai yang menyebabkan kurang jelasnya informasi yang diterima, hal itu membingungkan masyarakat karna informasi itu dbutuhkan masyarakat, kurangnya sosialiasi jika ada informasi baru dan cara bicara masih kurang sopan. Selanjutnya akuntabilitas pegawai memberikan pelayanan pegawai sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memahami syarat dan prosedur yang ada artinya sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat dan Akuntabilitas waktu yang di pergunakan sudah baik namun perlunya kotak saran sebagai sarana aspirasi masyarakat. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Good Governance, Aparatur
- NIM: 1102015076
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2011
- Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Drs. H. Burhanudin, M.Si & Dini Zulfiani, S.sos., M.Si
- Nama eJournal: eJournal Ilmu Administrasi Negara
- Volume: 3
- Nomor: 4
- Tahun: 2015
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): JURNAL (12-21-15-02-36-23).doc (37 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): JURNAL (12-21-15-02-36-23).pdf (11 kB)
